APBJ: Lawan Rezim Pro Pasar Bebas Dan Pelindung Penjahat HAM

Surabaya, SPDNews – Gerakan buruh masih dihadapkan pada situasi perebutan kekuasaan antar elit politik penguasa. Elit politik penguasa beserta aktor-aktor di dalam partai-partai politik yang telah menyatakan komitmen untuk menegakkan HAM dan mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM tidak membuktikan keseriusan atas penanganan kasus-kasus tersebut. Pelanggaran-pelanggaran HAM justru semakin masif terjadi.

“Saat ini, semakin tampak bahwa pemilu kali ini bukan hajatan rakyat. Tapi hajatan oligarki,” ungkap Fatkhul Khoir, Wakil Koordinator Aliansi Perjuangan Buruh Jawa Timur (APBJ) saat konferensi pers di Kantor KontraS Surabaya (30/04/2019).

Pelanggaran terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan terus terjadi, meskipun pergerakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam mencegah, menghadang serta melawan prilaku buruk pengusaha dan pemilik modal dilakukan tiada henti. Demi kepentingan investasi, Dinas Tenaga Kerja sebagai kepanjangantangan negara, dengan senang hati melepaskan para pengusaha nakal dari jeratan hukum. Praktik-praktik kongkalingkong seperti ini sangat merugikan buruh dan menunjukkan bagaimana negara abai terhadap kepentingan buruh, bahkan sengaja secara konsisten berkontribusi terhadap penindasan buruh.

Menjelang May Day, negara berupaya mengalihkan semangat perjuangan buruh. Tanggal 1 Mei, Hari Buruh telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dibelokkan dengan seruan untuk bersenang-senang, menjauhkan diri dari aktivitas perburuhan.

“Ini tak lebih demi kepentingan menjauhkan buruh dari penyatuan kekuatannya dan ketakutan pemerintah terhadap gugatan kaum buruh terhadap ketimpangan sosial yang selama ini terjadi akibat penghisapan dan penindasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemilik modal dan pemerintah yang berkuasa,” tambahnya, sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Melihat fakta-fakta tersebut, Aliansi Perjuangan Buruh Jawa Timur (APBJ) menyatakan sikap “Lawan Rezim Pro Pasar Bebas dan Pelindung Penjahat HAM” dan dengan keras:

  1. Menuntut Pemerintah untuk segera mencabut PP 78/2015 yang menyengsarakan buruh dan menuntut pemberlakuan upah layak nasional.
  2. Menuntut Pemerintah untuk menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing.
  3. Menuntut Pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap rakyat yang memperjuangkan hak-haknya dan yang melawan penindasan atas dirinya.
  4. Menuntut Pemerintah untuk mengembalikan subsidi rakyat dan menurunkan harga bahan kebutuhan pokok.
  5. Menuntut Pemerintah untuk membangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri. Menangkap, mengadili dan memenjarakan semua pelaku korupsi dan menyita seluruh hartanya, serta menggunakannya untuk membiayai pembangunan industrialisasi nasional
  6. Menuntut Pemerintah untuk menasionalisasi aset-aset bangsa yang dikuasai asing dalam mewujudkan reforma agraria sejati, menuntut Pemerintah untuk membatalkan ijin penguasaan lahan oleh perusahaan-perusahaan swasta, mengembalikan penguasaannya kepada negara serta menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat.
  7. Menuntut Pemerintah untuk mencabut ijin pertambangan dan pembangunan infrastruktur yang merampas hak hidup rakyat.
  8. Menuntut Pemerintah untuk mengusut tuntas pelaku union busting.

APBJ menyerukan kepada seluruh kaum buruh dan rakyat untuk turun ke jalan bersama pada 1 Mei 2019 menyuarakan hak-hak buruh dan rakyat yang tertindas. Penindasan terjadi di mana-mana, maka seharusnya perlawanan juga terjadi dimana-mana. Penindasan terjadi kapanpun, maka seharusnya perlawanan tidak mengenal hari libur.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: