KSPI Tagih Janji Gubernur Soekarwo

Surabaya, SPDNews – Sekitar seribu massa KSPI dari berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi hari ini (8/10/2018) di Gedung Negara Grahadi Surabaya untuk menyikapi berbagai persoalan ketenagakerjaan yang tak kunjung mendapatkan titik terang. Mereka akan menyampaikan berbagai isu perjuangan dari tingkat daerah hingga nasional.

Serikat Pekerja Danamon afiliasi dari ASPEK Indonesia dan KSPI Jawa Timur turut menagih janji Gubernur Soekarwo yang disampaikan saat Mayday lalu, yaitu:
1. Menuntut agar Gubernur melakukan revisi Pergub UMK 2018 sesuai dengan Rekomendasi dari Tim 12.
2. Menuntut Gubernur agar segera mengeluarkan Surat Edaran tentang Peningkatan kualitas KHL sesuai dengan aspek hukum, sosial dan ekonomi sebagai dasar penetapan upah 2019.

3. Menuntut Gubernur agar mengeluarkan Surat Edaran tentang Struktur dan Skala upah sesuai dengan Perda 08/2016.
4. Menuntut Gubernur agar menetapkan Badan Pengawas Rumah Sakit dengan melibatkan unsur Pekerja/Buruh.

5. Gubernur wajib menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di Jawa Timur dan melakukan pencegahan terhadap PHK serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Mediator dengan mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak normatif Pekerja/Buruh.

6. Menuntut Kepala Pengadilan Negeri Surabaya sebagai induk dari PHI, supaya mengingatkan para Hakim di PHI untuk menggunakan hati nurani dan tidak hanya sebagai corong Undang-undang semata didalam merumuskan perkara serta berani mengeluarkan putusan sela sebagai amanat UU nomor 2 Tahun 2004.
7. Menuntut Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak gugatan Apindo atas UMSK Kabupaten Gresik dan Kabupaten Pasuruan.

8. KSPI berharap bahwa di ahir jabatannya, Soekarwo harus bisa menuntaskan janjinya terutama terkait disparitas upah mengingat Tim 12 bentukannya sudah bekerja sesuai dengan tugasnya yang tertuang dalam surat rekomendasi dan tentang Penerapan skala upah sesuai dengan Perda Jatim nomor 8 tahun 2016.

Dalam aksi ini juga dituntut Upah Minimum Sektoral Perbankan tahun 2019, komitmen Pengawas Ketenagakerjaan untuk memastikan Perbankan tidak melakukan pelanggaran UMK/UMSK serta penolakan terhadap IMF dan World Bank.

One Comment Add yours

  1. lyan widiya says:

    Hidup Buruh.
    Hidup Rakyat !!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.