Omnibus Law Dibuat Bukan Untuk Rakyat, Wajib Dibatalkan!

Jakarta, SPDNews – Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi-Kota akan melakukan aksi demo di berbagai daerah pada 6 sampai 8 Oktober 2020 untuk menolak pengesahan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker).

RUU tersebut telah disepakati selesai dibahas di tingkat I disepakati Sabtu (03/10/2020) jelang tengah malam oleh tujuh fraksi partai politik di DPR RI, DPD RI dan pemerintah. Hal ini membuat banyak elemen masyarakat yang selama ini menolak RUU tersebut kecewa dan menyatakan akan melakukan aksi penolakan.

Barisan Pelopor Serikat Pekerja Danamon dalam aksi penolakan RUU Cipta Kerja (11/03/2020)

“Tangggal 6, 7 dan 8 Oktober 2020 kami akan melakukan aksi di berbagai daerah, dan puncaknya tanggal 8 di DPR RI,” kata Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (04/10/2020).

Di tengah pandemi COVID-19 ini kata Nining, para wakil rakyat disebutnya tak punya empati. Berkali-kali rakyat menyampaikan aspirasi, menolak RUU Cipta Kerja tetapi tak digubris, bahkan mereka terus melakukan pembahasan dan telah menyepakatinya.

“Wakil rakyat dan pemerintah sudah tidak lagi peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Mau tidak mau di masa pandemi, saat rakyat khawatir masalah kesehatan dan keselamatan tetapi kita dipaksakan untuk turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada itikad baik,” ujarnya.

Ketua Majelis Nasional Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Yohanes Joko Purwanto menyatakan siap mulai turun ke jalan mengkoordinir buruh yang ada di Lampung. Dalam situasi ini kata dia sudah tidak ada lagi kompromi dan negosiasi yang bisa dilakukan.

“Pilihannya adalah membatalkan omnibus law. Itu harga mati. Oleh karena itu besok kami bersama elemen buruh, mahasiswa, dan elemen lain akan turun ke jalan,” kata dia.

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Danamon Dannis Seniar Yullea Paripurna yang menjadi perwakilan dari Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur menyatakan siap untuk melakukan perlawanan mengerahkan massa sebanyak-banyaknya.

“Di Jawa Timur saya mewakili 50 organisasi dari buruh, petani, mahasiswa dan seluruh elemen perjuangan rakyat. Kami sudah melakukan konsolidasi, kami akan berupaya dengan seluruh kekuatan di tanggal 6 sampai 8 untuk melakukan aksi penolakan,” kata Dannis.

Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mengatakan meski situasi pandemi ini menyulitkan namun menurutnya tak ada lagi cara lain yang bisa dilakukan selain melakukan perlawanan turun ke jalan. Aksi pemogokan yang sebelumnya telah dilakukan oleh sebagian aliansi buruh juga perlu lagi dikumandangkan.

“Pemogokan atau aksi perlawanan yang dilakukan gerakan rakyat itu adalah wujud dari penegasan terhadap posisi penolakan terhadap omnibus law,” kata Ilham.

Dalam konferensi pers tersebut GEBRAK menyerukan pemogokan umum nasional sebagai sikap penolakan agar RUU Cipta Kerja dibatalkan seluruhnya.

“Demikian pernyataan kami kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan dukungan atas aksi nasional yang akan kami selenggarakan. Kami berharap kepada seluruh elemen gerakan rakyat Indonesia dapat bersama turun ke jalan dalam perlawanan besar dan terpimpin untuk membatalkan omnibus law seluruhnya,” kata Nining menutup konferensi pers.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: