Tolak Omnibus Law, Ribuan Buruh Demo DPRD Jawa Timur

Surabaya, SPDNews – Ribuan buruh gabungan dari elemen serikat pekerja/serikat buruh dari Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik dan Surabaya melakukan demonstrasi di DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (20/01/2020).

Buruh menduga terdapat pasal-pasal kontroversial, khususnya dalam klaster ketenagakerjaan yang mengkebiri hak-hak pekerja atau buruh. Seperti wacana penghilangan uang pesangon untuk buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penghilangan upah minimum, sehingga pengusaha dapat membayar buruh semurah mungkin.

“Hadirnya omnibus law yang ditargetkan masuk dalam prolegnas tahun 2020 DPR RI diduga hanya mengakomodir kepentingan pengusaha dan akan melahirkan perbudakan modern, kesenjangan sosial, mengancam demokrasi, mengurangi dan bahkan menghilangkan hak serta kesejahteraan buruh,” kata Dannis Seniar Yullea Paripurna (Sekretaris Jendral).

Serikat Pekerja Danamon Dalam Demonstrasi Di DPRD Provinsi Jawa Timur

Imbuhnya, Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan saat ini masih relevan untuk diterapkan dan norma-norma yang kurang telah banyak disempurnakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Demonstrasi ini membuahkan hasil yang baik yaitu berita acara kesepakatan yang berisi:
1. Sepakat untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikanAspirasi Terhadap sikap Pekerja Jawa Timur yang Menolak OMNIBUSLAW cluster Ketenagakerjaan sebagaimana terlampir.
2. Sepakat untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan aspirasi terhadap sikap Pekerja Jawa Timur yang menolak kenaikan Iuran BPJS KESEHATAN .
3. Sepakat untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi ke Pemerintah Pusat yaitu ke MENKOPOLHUKAM.
4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menertibkan Perusahaan Outsourcing yang melanggar hukum dan Perusahaan yang tidak menjalankan Upah Minimum Kabupaten/kota.

Berita acara yang ditandatangani oleh Sahat Tua P. Simanjuntak (Wakil Ketua DPRD I Jawa Timur) dan Hermawan Estu Bagijo (Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur) ini dibuat setelah negosiator buruh yang terdiri dari Apin Sirait, Jazuli, Abdoel Moedjib, Darmaji, Dannis Seniar Yullea Paripurna dan kawan-kawan melakukan pertemuan di ruang Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur.

Comments (2)

  1. BAPOR SP Danamon

    HIDUP BURUH!

  2. Erwinsyah Idris

    Tolak Omnibus law yg meyengsarakan kaum buruh atau pekerja karena kepentingan investor tanpa memperhitungkan kesejahteraan rakyat indonesia

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: