Getol Jatim Desak Jokowi Batalkan Omnibus Law

Surabaya, SPDNews – Sekitar lima ribuan buruh, mahasiswa dan petani dari empat puluh organisasi yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law Jawa Timur (Getol Jatim) mendesak Presiden Joko Widodo segera membatalkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sesegera mungkin.

Hal itu diungkapkan oleh orator dari masing-masing organisasi saat melaksanakan mimbar rakyat di frontage road sisi barat Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu (11/03/2020). Jumlah massa yang tumpah ruah ini sempat melumpuhkan lalu lintas di Bundaran Waru.

Gerakan Tolak Omnibus Law Jawa Timur (Getol Jatim)

Getol Jatim lebih memilih menggelar aksi di jalan dari pada di depan gedung pemerintahan. Lantaran massa yang datang dari Malang, Mojokerto, Pasuruan, Jombang, Gresik, Sidoarjo, Surabaya dan Banyuwangi ini tidak percaya lagi dengan pemerintah daerah dan wakil rakyat.

Baca: Mimbar Rakyat, Bentuk Kekecewaan Rakyat Jatim Terhadap Rekomendasi Kosong Pemerintah Dan DPRD

“Getol Jatim memerintahkan dengan tegas kepada Presiden dan DPR RI untuk membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law,” kata Ketua Bidang Advokasi Serikat Pekerja Danamon, Lyan Widiya.

Ia pun meminta seluruh elemen masyarakat terus melakukan perlawanan, jika pemerintah acuh terhadap tuntutan ini.

“Getol menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan apabila presiden dan DPR RI masih melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law,” kata dia setelah mengikuti deklarasi diatas truk self loader.

Lyan yang juga menjadi penanggung jawab mimbar akbar ini, mengungkapkan Getol Jatim akan kembali menggelar aksi turun jalan pada Senin (23/03/2020) mendatang jika pemerintah masih tutup telinga dan tutup mata. Aksi itu disebut akan diikuti oleh elemen buruh, mahasiswa dan petani dengan jumlah yang lebih besar.

Comments (4)

  1. Dannis Seniar Yullea Paripurna

    GETOL JATIM 💪🏻

  2. Erwinsyah Idris

    Saatnya Kedaulatan kembali ditangan Rakyat..Tolak Omnibus Law✊

  3. BAPOR SP Danamon

    🔥🔥🔥🔥🔥

  4. […] Baca: Getol Jatim Desak Jokowi Batalkan Omnibus Law […]

Tinggalkan Balasan